MANAJEMEN OPERASI SAR DI INDONESIA

S. A. R

SAR adalah : Upaya Yang Meliputi Pencarian & Penyelamatan Terhadap Manusia Dan Atau Material Berharga Dalam Suatu Musibah Atau Bencana.
ESENSI SAR (Pencarian & Penyelamatan)
• Pencarian dan Penyelamatan (Search and Rescue) adalah suatu aktifitas kemanusiaan
• Suatu tanggung jawab moral setiap manusia terhadap sesamanya
• Menyelamatkan jiwa manusia

Indonesia menjadi anggota :

• UN
• ICAO SAR Nasional
suatu kewajiban
• IMO

SIFAT – SIFAT OPERASI SAR

• Kemanusiaan
• Cepat, tepat & aman
• Borderless
• Koordinatif
• Netral

FILOSOFI SAR

• Locate
• Access
• Stabilize
• Transport

KEMAMPUAN DASAR SAR

• Search Skill
• Rescue Skill
• Support Skill

SEJARAH ORGANISASI SAR DI INDONESIA

Di mulai sejak : Thn 1950 Indonesia menjadi Anggota ICAO mewajibkan mempunyai Organisasi SAR. Thn 1966 Indonesia menjadi Anggota IMO dgn mengikuti ketentuan SOLAS.
Dibentuk Badan SAR Indonesia ( BASARI ) berdasarkan KepPres RI No. 11 Thn 1972 sebagai pelaksana adalah PUSARNAS sekarang dirubah menjadi BASARNAS.

B A S A R N A S
Tugas :
1. Pembinaan
2. Pengkoordinasian POTENSI SAR
3. Pengendalian

Dalam pencarian dan pertolongan terhadap orang dan material yang :
1. Hilang / dikhawatirkan hilang
2. Menghadapi bahaya dlm ply atau pnb
Serta memberikan bantuan sar dlm penggulangan bencana & msbh lainnya sesuai peraturan sar nas & internas.

KEDUDUKAN BASARNAS
• BASARNAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan
• Dipimpin oleh Seorang Kepala ( Pejabat Eselon I )

TUGAS ( PP NO. 12, 2000 )
• Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan potensi SAR dalam kegiatan SAR , untuk menolong jiwa manusia yang hilang/dikawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam suatu kecelakaan pelayaran atau penerbangan, dan memberikan bantuan SAR dalam musibah atau bencana lainnya sesuai dengan peraturan SAR national dan international

FUNGSI:
• Menetapkan kebijakan teknis SAR
• Melaksanakan tindak awal (initial action) dalam operasi SAR
• Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan potensi SAR
• Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi SAR yang dimiliki oleh organisasi lain dalam operasi SAR
• Melaksanakan kerjasama dan hubungan dalam kegiatan SAR baik dalam maupun luar negeri

DASAR HUKUM
1. Konsekuensi indonesia sbg anggota icao/imo harus mempunyai organisasi sar
2. Basarnas & UPTnya sbg suatu organisasi yang bertanggung jawab di bidang sar
3. Landasan hukum :
* UU no : 15 th 1992 * pp no : 25 th 2000
* UU no : 21 th 1992 * km no : 24 th 2001
* PP no : 12 th 2000 * km no : 79 th 2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1992
TENTANG PENERBANGAN

BAB IX

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN SERTA PENELITIAN SEBAB-SEBAB KECELAKAAN PESAWAT UDARA


PASAL 32

PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP SETIAP PESAWAT UDARA YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA


PASAL 33

(1) SETIAP ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA WAJIB MEMBANTU USAHA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT UDARA

(1) PENGATURAN MENGENAI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP PESAWAT UDARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH


PASAL 67

BARANG SIAPA TIDAK MEMBANTU USAHA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN THDP PESAWAT UDARA YG MENGALAMI KECELAKAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 AYAT 1 WALAUPUN TELAH DIBERITAHUKAN SECARA PATUT OLEH PEJABAT YG BERWENANG, DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA SETINGGI-TINGGINYA Rp.36.000.000,- (TIGA PULUH ENAM JUTA RUPIAH)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1992
TENTANG PELAYARAN

PASAL 94

(1) PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP SETIAP ORANG YANG MENGALAMI MUSIBAH DI PERAIRAN INDONESIA


(2) SETIAP ORANG DAN BADAN HUKUM YANG MENGOPERASIKAN KAPAL ATAU PESAWAT UDARA WAJIB MEMBANTU USAHA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP SETIAP ORANG YANG MENGALAMI MUSIBAH DI PERAIRAN INDONESIA


(3) KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH


PASAL 128

SETIAP ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENGOPERASIKAN KAPAL ATAU PESAWAT UDARA YANG TIDAK MEMBANTU USAHA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP SETIAP ORANG YANG MENGALAMI MUSIBAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 94 AYAT (2), WALAUPUN TELAH DIBERITAHUKAN SECARA PATUT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA SETINGGI-TINGGINYA Rp. 24.000.000,- (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH)


OPERASI SAR adalah :
a) Segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan para korban sebelum diadakan penanganan berikutnya.
b) Rangkaian kegiatan yang terdiri atas 5 tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap akhir penugasan

OPERASI SAR DIAKTIFKAN ?
“Setelah Diketahui Adanya Musibah Atau Diketahui Telah Terjadi Adanya Keadaan Darurat”

OPERASI SAR DIHENTIKAN?
1. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi.
2. Setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya operasi sar tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
3. Operasi sar yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai, dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi atau korban musibah.
4. Operasi Sar Dapat Diperpanjang Pelaksanaannya Atas Permintaan Dengan Beban Biaya Ditanggung Oleh Pihak Yang Meminta

PENYELENGGARAAN OPERASI SAR SISTEM SAR
• 5 TAHAP GIAT
(Sar Stages)
• 5 KOMPONEN SAR
(Sar Component)
• 3 TINGKAT KEADAAN DARURAT

3 TINGKAT KEADAAN DARURAT
1. Tingkat meragukan (uncertainty phase - incerfa).
2. Tingkat mengkhawatirkan (alert phase – alerfa).
3. Tingkat memerlukan bantuan (distress phase – detresfa)

5 TAHAP KEGIATAN SAR
1. Tahap menyadari (awarness stage)
2. Tahap tindak awal (initial action stage)
3. Tahap perencanaan (planning stage)
4. Tahap operasi (operation stage)
5. Tahap akhir tugas (mission conclussion stage)

1. AWARENESS STAGE
• Jenis musibah
• Lokasi / posisi terakhir
• Deskripsi obyek
• Jumlah pob ( korban )
• Waktu
2. INITIAL ACTION STAGE
• Evaluasi musibah
• Penyiagaan fasilitas sar
• Precomm excomm
• Bentuk smc
3. PLANNING STAGE
• EVALUASI KONDISI & HASIL PENCARIAN AWAL
• “Splash Point” to “ DATUM POINT “
• “ SEARCH AREA “
• “Area Coverage”
• “ SEARCH PATTERN “
4. OPERATION STAGE
• Briefing sru
• Pemberangkatan sru
• Pergerakan sru
• Pelaksanaan operasi
• Bila pergantian sru
• Penarikan sru ke posko
• Debriefing sru
5. MISSION CONCLUSION STAGE
• Usul penutupan operasi sar
• Debriefing & evaluasi hasil operasi sar
• Jika ditutup, unsur dikembalikan ke satuan induk masing-masing
• Reporting

5 KOMPONEN SAR
1. Organisasi
2. Fasilitas
3. Komunikasi
4. Perawatan darurat (emergency care)
5. Dokumentasi

Fasilitas SAR
• Peralatan
• Sarana dan Prasarana Pendukung

FUNGSI KOMUNIKASI
PENGINDERAAN DINI (EARLY DETECTION)
KOORDINASI (COORDINATION)
PENGENDALIAN & PENGAWASAN (COMMAND & CONTROL)
PEMBINAAN ADMINISTRASI & LOGISTIK (ADMINISTRATION & LOGISTIC)
PERAWATAN GAWAT DARURAT

“Fasilitas Perawatan Darurat Yang Bersifat Sementara, Sampai Ketempat Penampungan/ Fasilitas Perawatan Yang Lebih Memadai”

DOKUMENTASI
”Berupa Pendataan Laporan/Kegiatan, Analisa Serta Data Kemampuan Yang Akan Menunjang Efisiensi Pelaksanaan Operasi Sar”

KERJASAMA DG NEGARA LAIN
• Malindo -------- Malaysia
• Indopura ------- Singapore
• Ausindo -------- Australia
• Papua New Guinea
• Philippines
• West Pack US

PERAN BASARNAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
• Menteri Perhubungan adalah salah satu anggota dari Bakornas PBP
• Tugasnya adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan aktifitas dalam hal informasi cuaca, SAR, Transportasi dan telecommunikasi

KORELASI DENGAN TUGAS BASARNAS

BASARNAS berpartisipasi untuk membantu pada saat kejadian dari suatu bencana dengan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban.

Emergency Response Dilaksanakan melalui :
• Pengembangan SDM dan training untuk “task forces” (sebelum)
• Membantu fasilitas untuk melaksanakan SAR (saat kejadian)
• Evakuasi ( setelah)